MAMUJU, RAKYATSULBAR.COM-–Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI Mahyudin berkunjung ke Sulbar, kunjungan tersebut dalam rangka meninjau pelaksanaan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Kamis (10/2/ 2022).
Kunjungan Wakil DPD-RI itu didampingi Sejumlah Anggota DPD-RI diantaranya Ajbar (perwakilan Sulbar), Andri Prayoga Putra Singkarru (perwakilan Sulbar), H. Almalik Pababari (perwakilan daerah Sulbar), H. Iskandar Muda Baharuddin Lopa (perwakilan Sulbar), Fernando Sinaga (perwakilan Kaltara), dan Hasan Basri, (perwakilan Kaltara), dan langsung mengunjungi beberapa titik pekerjaan di biayai melalui dana PEN.
Dalam kunjungan itu Wakil Ketua DPD-RI Mahyudin mengatakan, kunjungan kerjanya ke Sulbar dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh Kontitusi sebagai lembaga perwakilan daerah yang fungsinya lebih kepada supervisi.
“Saatnya kami sistem menjemput bola yaitu menyisir ke daerah-daerah untuk berbicara tentang peluang, tantangan dan hambatan, agar hambatan-hambatan itu bisa kita selesaikan, supaya ekseleratif di daerah itu bisa lebih cepat agar tidak ada lagi disparitas antara daerah khususnya provinsi Sulbar agar bisa sejajar dengan provinsi lain yang lebih maju.”Terang Mahyudin
Kata Mahyuddin ” Sulbar ini termasuk salah satu daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN), harapan kami agar masyarakat di sini tidak ketinggalan untuk menangkap peluang sebagai penyangga IKN.” Kata Wakil Ketua DPD-RI itu.
Untuk itu kata Mahyudin, kita mau melihat infrastrukturnya dulu bagaimana, Fasilitasnya bagaimana, pelayanan kesehatan bagaimana serta kondisi masyarakatnya bagaimana, nanti data-data itu kami akan teruskan ke pemerintah untuk ditindaklanjuti.
Disinggung soal pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui Dana PEN, Mahyudin mengatakan beberapa kegiatan yang di biayai oleh Dana PEN itu bagus, cuma memang belum selesai atau off progres, termasuk bandara bagus, hanya saja pembebasan tanah.
“Saya berharap masyarakat bisa bekerjasama dengan pemerintah, membantu pemerintah karena inikan muaranya pada kesejahteraan masyarakat, jangan di hambat pembangunan di daerah kita.” Tutupnya.
(Musraho)
