MATENG, RAKYATSULBAR.COM – Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), gelar Forum Konsultasi Publik penyusunan rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah Mateng tahun 2022. Di Aula Kantor Bupati Mateng, Kamis( 20/01/22).
Wakil Bupati Mateng Muh.Amin Jasa mengatakan, atas keterlibatan masyarakat secara langsung dapat dilihat Kabupaten Mamuju Tengah dua tahun terakhir Covid 19 melanda dunia. Namun, atas kerjasama inilah pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) mampu mencapai target Nasional tujuh puluh lima persen (75%) masyarakat Mateng telah divaksin.
“Upaya – upaya tersebut kita lakukan, tak lain karena partisipasi kita bersama – sama sehingga kesehatan masyarakat kita makin membaik. Tentunya akan berdampak semangat, produktivitas yang semakin bergairah menuju pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah lebih meningkat, ” ungkap Amin saat sambutan.
Lebih lanjut, Covid tidak boleh menyurutkan semangat kita untuk mencapai target pembangunan kita khusunya di daerah. Sebab pemerintah telah merumuskan tiga kata kunci Visi daerah yakni : Maju sejahtera dalam bingkai Lallatasisara.
Dimana ketiga itu saling berkaitan satu sama lainnya,yang menggambarkan masa depan menjadi capaian bersama seluruh masyarakat di Mateng.
“Maju dalam kondisi dimana kualitas manusia di Mateng semakin tinggi, ekonomi terpenuhi dimana kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, ” sambungnya.
Dimana bingkai Lallatasihsara, kata Amin Jasa,adalah kondisi kebersamaan di tengah keberagaman menjadi acuan dan norma bagi seluruh warga Kabupaten Mateng, dalam menjaga memelihara ketertiban dan ketenteraman.
Selain itu, ia juga membeberkan dengan visi tersebut kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) dicita-citakan semakin membaik, ditandai dengan indeks pembangunan manusia yang terus meningkat.
“Karena atas kebijakan kita di tahun 2023 adalah, pengembangan infrastruktur dasar dalam mendukung optimalisasi pelayanan dasar dan pencapaian daya saing daerah,” tutur Amin.
Amin Jasa menambahkan, untuk terwujudnya visi pemerintah daerah tentunya butuh sinergi, kolaborasi antar semua pemangku kebijakan kepentingan, agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat di wujudkan.
