MAMUJU,RAKYATSULBAR.COM–Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi melakukan Penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan buku daftar alokasi transfer ke daerah serta dana desa tahun 2022,Senin (29/11)
Dalam kegiatan yang dilakukan Melalui sambungan Virtual video conference tersebut juga di ikuti pemerintah kabupaten Mamuju yang dihadiri oleh Bupati Hj. Sitti Sutinah Suhardi, di dampingi oleh kepala OPD terkait.
Melalui arahan singkatnya, Presiden Joko Widodo, menyatakan bahwa pandemi Covid-19 masih akan menjadi ancaman bagi dunia pada tahun depan dan dapat menimbulkan ketidakpastian.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Jokowi menyatakan APBN 2022 harus dirancang secara responsif, antisipatif, dan juga fleksibel namun tidak mengganggu tata kelola keuangan yang baik.
Jokowi juga memaparkan sejumlah poin kebijakan utama dalam APBN tahun 2022 antara lain:
1. Melanjutkan kebijakan Penanganan covid-19 dengan memprioritaskan sektor kesehatan
2. Menjaga keberjanjutan program jaminan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan.
3.peningkatan SDM yang unggul
4.Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi
5.Pemerataan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah
6.Melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-bassed budgeting agar belanja lebih efisien.
Sementara itu, terkonfirmasi Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi, mengatakan, melalui capaian vaksinasi yang terus meningkat, ia berharap pandemi dapat segera berakhir, namun demikian untuk mengaktualisasi APBD tahun 2022 sebagaimana arahan dari Presiden, dipastikan pemkab mamuju akan tetap menyesuaikan arah kebijakan nasional yang substansinya tertuang dalam APBN.
Kabupaten Mamuju yang masih berupaya bangkit dari dampak bencana gempa bumi juga akan tetap berupaya mengoptimalkan perbaikan sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana.
“Pada prinsipnya kita berharap pandemi ini dapat segera berakhir, sehingga pembiayaan untuk menangani hal tersebut dapat kita maksimalkan untuk kegiatan yang lain, apalagi kita ketahui bersama mamuju ini masih dalam upaya bangkit dari dampak bencana gempa bumi sehingga kita masih harus membenahi infrastruktur yang rusak, namun demikian disektor kesehatan kita tentu akan tetap prioritaskan pada layanan kesehatan gratis sehingga target Universal Health Coverage (UHC) yang merupakan komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan masyarakat tetap akan kita jalankan” Terang Sutinah Suhardi. (hms/Sdr)
