MAMUJU, RAKYATSULBAR.COM – Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), kembali mengklarifikasi bahwa dana sumbangan bencana yang sedianya digunakan untuk membayar tunggakan proyek RS Darurat, ternyata sudah habis. Hmm lidah memang tak bertulang.
Tentu saja, klarifikasi BPKPD itu membuat tanduk DPRD pun naik, karena saat rapat dengar pendapat antara komisi IV DPRD Sulbar , BPKPD, dengan pihak Rumah sakit, Selasa ( 24/8),kemarin sempat muncul harapan.
Sebab Kepala Bidang Anggaran BPKPD Provinsi Sulbar Hasanuddin mengakui adanya kesisahan dana Sumbangan Pihak ketiga Pasca gempa sebesar 1 milyar.
Dalam rapat tersebut pihak Legislatif dan eksekutif bersepakat , bahwa sisa dana sumbangan pihak ketiga tersebut akan dialihkan untuk membiayai tunggakan proyek rumah sakit provinsi Sulbar.
Seluruh peserta rapatpun tampak wajah berseri saat meninggalkan ruang Komisi IV DPRD Sulbar.
Bagaimana tidak. Polemik yang terjadi di Rumah sakit selama dua pekan terakhir menjadi perhatian publik seolah telah sirnah.
Ironisnya harapan itu hanya hanya berlangsung sesaat sehari berselang – Rabu, (25/8,Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, H. Sudirman menerima klarifikasi dari BPKPD Sulbar bahwa Dana Rp 1 miliar tersebut sudah dialokasikan untuk pembebasan lahan pascagempa di kecamatan Ulumanda, kabupaten Majene.
“Informasi yang diberikan BPKPD (dalam rapat kemarin) adalah informasi yang tidak benar. Di sini saya mau bilang bahwa kerja-kerja OPD ini tidak becus,” begitu kata ketua Komis IV DPRD Sulbar itu.
Dengan demikian DPRD Sulbar tentu akan menjadwalkan kembali pemanggilan BPKPD.
“Yang jelas kami merasa telah dibohongi oleh keuangan. Kita akan panggil lagi BPKPD, untuk pembayaran tunggakan di rumah sakit harus didiskusikan kembali secara baik-baik dengan pimpinan,” tegasnya.
Dikonfirmasi Kepala Bidang Anggaran BPKPD Sulbar Hasanuddin mengatakan tidak mengetahui persis kronologis pengelolaan sisa dana Rp 1 miliar tersebut karena saat itu dirinya sakit.
“Ternyata sudah dialihkan untuk relokasi pembebasan lahan pascabencana di Majene, dana tersebut melekat di dinas pemukiman ,” kata Hasanuddin melalui sambungan telphone genggamnya kepada wartawan (mus/sdr)
