MAMUJU,RAKYATSULBAR.COM– Penggunaan anggaran penanganan covid-19 di lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat ( Sulbar) terjadi perbedaan persepsi.
Dimana pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulbar menganggap anggaran yang di kelola hanya anggaran rutin. Bukan khusus anggaran penanganan covid-19.
“Penanganan covid yang dilakukan Dinkes memakai anggaran rutinnya. Sekarang berbunyi covid, ya ia karena anggaran covid tidak ada,” ungkap dr. Asran Masdy melalui via telepon, Jumat (13/8)
Menurut dr. Asran Masdy terkait penganggaran, semestinya terbagi dua. Khusus anggaran penanganan covid dan anggaran rutin. Sehingga dalam pengalokasiannya dapat dipetakan.
“Kalau pemahaman saya, mestinya. Tetapi ini tidak,” terangnya.
Lebih lanjut, dr. Asran Masdy menyampaikan, kalaupun anggaran yang digunakan berhubungan dengan penanggulangan covid. “Ya pastinya terkait karena saat ini dunianya covid dan Dinkes menjadi salah satu OPD teknis penanggulangan”.
Akan tetapi kata dr. Asran Masdy, anggaran yang digunakan tersebut merupakan anggaran rutin atau anggaran yang digunakan untuk biaya program rutin dan setiap tahunnya ada seperti dengan OPD lain.
Sebelumnya, pihak Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Keuangan Daerah (BPKPD) Sulbar, Habibi mengaku ada miskomunikasi terkait penggunaan anggaran di OPD teknis penanggulangan covid.
Miskomunikasi yang di maksud tidak ada pemetaan penggunaan anggaran penanganan covid.
Lebih lanjut Habibi menyampaikan, OPD teknis terkait penanganan covid tidak mengatakan bahwasanya ada alokasi anggaran covid. Olehnya itu, di minta pengakuan Dinkes, bahwasanya ada anggaran yang berhubungan dengan penanganan covid.
“Jadi kami melakukan koordinasi dengan teknis terkait penanganan covid. OPD terkait tersebut tidak mengatakan bahwasanya ada alokasi anggaran covid. Sehingga kami konsilidasi kepada mereka. Kami membuka BKU (Buku Keuangan Umum) mereka, bahwasanya ada loh kegiatan yang berhubungan dengan covid. Ini ada belanja yang berhubungan dengan covid terkait belanja perjalanan dinas,” jelasnya
Sekaitan dengan dibukanya BKU Dinkes, Habibi mengatakan hanya sebatas memberikan penekanan terkait alokasi anggaran penekanan covid.
“Terkait BKU itu kami hanya memberi penekanan. Penekanannya disitu, bahwasanya ini loh termasuk penanganan covid. Termasuk rapat koordinasi,” pungkasnya.(mus/sdr)
