MAMUJU,RAKYATSULBAR.COM-Pembelanjaan 70 ekor sapi oleh pemerintah Provinsi Sulbar tidak tertuang dalam RPJMD Sulbar.
Hal itu membuat DPRD Sulbar makin ganas menyoroti gubernur Sulbar, karena menurut DPRD semua yang berkaitan dengan belanja langsung harus tertuang dalam RPJMD Sulbar berdasarkan Permendagri.
Hal itu,Wakil ketua komisi dua DPRD Sulbar Hatta Kainang saat di konfirmasi melalui sambungan genggamnya,Kamis (5/8/) mengatakan syarat penyerahan barang ke pihak ketiga harus tertuang dalam sasaran strategis RPJMD Sulbar.
“Memang belanja barang yang melekat di rekeining belanja barang, namun syarat dari penyerahan barang ke pihak ketiga itu harus tertuang dalam sasaran strategi di RPJMD Sulbar.” Tegas politisi NasDem itu
Namun kenyataannya ketika kita membuka perda RPJMD dan revisi RPJMD sama sekali tidak ada penjelasan secara detail bahwa program ataupun target dan sasarannya adalah pembelian sapi untuk kurban, itulah yang menjadi problem.
Lanjutnya kata Hatta Kainang bahwa berdasarkan penjelasan di permedagri bahwa semua yang bersifat belanja langsung harus tertuang dalam sasaran dan strategis RPJMD, itu yang kami tegaskan, makanya gubernur perlu menjawab soal itu.
“Walaupun itu melakukan belanja langsung tetapi harus ada usulan-usulan, karena usulan itukan harus berkeadilan, bukan semerta-merta memberikan sperti kacang begitu saja,” ujar mantan Advokat itu
Lanjut “Kenyataannya sampai hari ini kami tidak pernah melihat usulan itu serta daftar penerimanya.”Terangnya
Terpisah saat di konfirmasi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulbar Haeruddin Anas,mengatakan dalam RPJMD memang tidak ada, namun kemungkinan ada pada RKPD yang merupakan turunan RPJMD
“Dalam RPJMD memang tidak menjelaskan secara rinci mengenai program pembelian sapi, tapi kemungkinan cantol pada program misalnya kesejahteraan sosial.” Kata Kepala Bappeda Sulbar,Jumat (6/8)
Ia menambahkan program visi misi gubernur tidak perlu berdasarkan proposal karena itu program khusus gubernur.
Namun kembali pada OPDnya itu sendiri, darimana dia cantol pembelanjaan itu.
Sementara Kepala Biro pemerintahan dan kesejahteraan rakyat provinsi Sulbar Mohammad Saleh Rahim saat dihendak dikonfirmasi justru menghindari wartawan (mus/sdr)
