MAMUJU,RAKYATSULBAR.COM—Membuka rapat kerjasama pemanfaatan data kependudukan dan penandatanganan kerjasama yang diinisiasi oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil) yang digelar di aula kantor bupati sementara Sapota,Rabu,(30/06/2021)
Bupati Mamuju Hj.Sitti Sutinah Suhardi,berharap agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mamuju dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,mengingat unit kerja yang satu ini adalah “wajah” pemerintah daerah.
“Jika pelayanan di Capil baik,maka itulah yang dilihat masyarakat bahwa pemerintah daerah itu pasti baik,begitu juga sebaliknya,”tegas Sutinah.
Ia memberikan apresiasi atas kegiatan tersebut sebagai salah satu langkah maju yang perlu didukung secara bersama-sama,karena penyediaan data base kependudukan tidak hanya menjadi pemenuhan hak sipil,namun lebih dari itu,saat ini database kependudukan juga dapat menjadi dasar aktivitas pelayanan publik,mulai dari perencanaan pembangunan,alokasi anggaran,maupun kebutuhan penegakan hukum, sebagaimana diatur dalam UU nomor 24 tahun 2013.
Sutinah menegaskan database kependudukan akan sangat diperlukan dalam mengaktualisasi program Kartu Mamuju KEREN,karena didalamnya akan terintegrasi dengan data kependudukan dimaksud
“Saya menegaskan agar semua OPD akan didorong untuk segera mendapat akses dan persetujuan dari Dirjen Adminduk untuk pemanfaatan data kependudukan,”tegas Sutinah
Sementara itu pula,Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Agung Pattola,menyampaikan,berbagai upaya telah dilakukan dalam meningkatkan tingkat partisipasi warga agar dapat memiliki KTP el,bahkan telah dilakukan dengan metode jemput bola.
Tercatat jumlah penduduk Mamuju saat ini berdasarkan Data konsolidasi bersih (DKB) kata dia, berjumlah 281.166 jiwa sedangkan yang wajib KTP el sebanyak 187.402.
Dari data itu jika di persentase tingkat kepemilikan KTP el baru berjumlah 167.649 jiwa atau sekitar 89,46 persen.
“Semua dapat mengakses data tersebut dengan catatan telah mengajukan surat permohonan yang telah disetujui oleh Dirjen Dukcapil,dan saat ini baru terdapat dua OPD yang dinyatakan telah disetujui,yakni,Dinas Sosial dan Dinas Perkimtan,dan beberapa OPD lain seperti Dinas Ketahanan pangan,RSUD Mamuju,Dinas pendidikan, dan Bapenda masih dalam proses perizinan.”Terang Agung Pattola (hms/sdr)
