MAMUJU,RAKYATSULBAR.COM–Tiga panitia khusus (Pansus) DPRD Sulbar menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada Pemprov. Sulbar. Rekomendasi itu disampaikan dalam sidang paripurna dewan Senin malam, (08/03) yang dihadiri lansung Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar.
Ketiga Pansus itu yakni: Pansus Pengawasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, Pansus Pengawasan Percepatan Pemulihan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana, dan Pansus Pengawasan Anggaran Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana, dan Penyaluran Logistik.
Rapat paripurna tersebut dipimpin lansung Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, didampingi wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Halim dan Abdul Rahim, hadir pada kesempatan itu Sekprov Muhammad Idris, para Asisten dan para pimpinan OPD.
Juru bicara Pansus Pengawasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Firman Argo Waskito mendesak Pemprov.Sulbar agar segera melakukan kordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka terbitnya Inpres tentang status kebencanaan di Sulbar. Ia juga meminta Pemprov.Sulbar agar segera mencairkan anggaran belanja atau biaya tak terduga (BTT) untuk masyarakat terdampak gempa.
“Meminta Pemprov.Sulbar menyediakan rumah layak huni bagi korban gempa yang rumaknya rusak. Meminta pos komando transisi agar segera berkordinasi dalam rangka membuat rencana aksi penanganan bencana guna memaksimalkan dana bantuan yang masih ada. Jika dianggap perlu lakukan penggalangan dana di lembaga donor intetnasional. Segera rampungkan data seakurat mungkin by name by adres kepada warga terdampak gempa. Segera merehabilitasi sarana perekonomian, perbaiki rumah ibadah dan segera petakan dan tetapkan daerah rawan bencana.”kata politisi partai Demokrat itu.
Selain itu, Pansus DPRD juga meminta agar Pemprov.Sulbar segera merelokasi warga yang berada di wilayah patahan atau rawan gempa.
” meminta alokasi khusus bagi Mamuju dan Majene untuk merehabilitasi dan merekonstruksi daerahnya dengan anggaran yang bersumber daribantuan keuangan khusus (BKK) segera cairkan biaya tidak terduga (BTT) dan segera lakukan realokasi anggaran. Perbaiki jalan di Bela dan Kopeang dan terakhir Pemprov Sulbar harus segera merelokasi beberapa dusun di kabiraan kecamatan Ulumanda.”jelas anggota DPRD Sulbar dua periode itu.
Ditempat yang sama, ketua Pansus rehabilitasi dan rekonstruksi Sukri Umar mengingatkan bahwa Gubernur Sulbar beserta jajarannya sejauh ini belum banyak melakukan hal-hal yang luar biasa kepada korban gempa, pasalnya hingga saat ini anggaran BTT milik Pemprov.Sulbar nyalis belum digunakan.
“Kerja-kerja pak Gubernur dan jajarannya sama ji dengan relawan, hanya menyalurkan bantuan dari seluruh rakyat Indonesia. APBD kita nyaris tidak ada yang keluar untuk pembiayaan korban gempa, kalau tidak salah sudah ada yang dicairkan tapi nilianya tidak seberapa. Kita malu dengan daerah lain yang begitu peduli dengan warga Sulbar, sementara kita sendiri belum melakukan apa-apa untuk daerah kita.”kata Sukri berintrupsi dalam rapat paripurna.(Adventorial)
