MAMUJU,RAKYATSULBAR.COM– Inspektorat Kabupaten Mamuju meraih penghargaan Peningkatan Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) Level 3. Prestasi tersebut merupakan pencapaian Inspektorat Mamuju dalam melaksanakan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
Bertempat di Rumah Jabatan Sapota, piagam penghargaan diserahkan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Barat, Hasoloan Manalu, SE, MM, CA, CEFRA, CFD, QIA kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju, yang diwakili oleh Bupati Mamuju, Hj. Sitti Sutinah Suhardi, SH, M. Si pada Senin, 8 Maret 2021.
Dalam sambutannya, Bupati Mamuju Sutinah mengucapkan selamat kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju.
“Pada kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Barat beserta jajarannya, atas keuletan dan kesabaran dalam melakukan pendampingan guna meningkatkan kapabilitas APIP, sehingga bisa menerima penghargaan level 3. Di samping itu, ucapan selamat juga saya berikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju yang telah mampu meraih level 3 tersebut.”Ucap Sutinah Senin (08/03)
Selain memberikan apresiasi, Sutinah juga mengingatkan kepada jajaran Inspektorat Mamuju agar tak memaknai peningkatan level ini sebatas piagam belaka, tetapi juga harus diikuti dengan peningkatan kompetensi.
“Dalam melaksanakan pemeriksaan, agar tidak hanya terkait akuntabilitas, tetapi juga terkait efektivitas dan efisiensi. Dengan demikian, kegiatan yang dilakukan dengan pembiayaan APBD tidak hanya akuntabel, tetapi juga efektiv dan efisien,” tegasnya.
Diwawancarai selepas acara, Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju, M. Yani, SH, M.Si, menyampaikan bahwa ia dan jajarannya butuh waktu setahun untuk bisa mencapai level 3 ini.
Ia juga memaparkan bahwa peningkatan kapabilitas APIP merupakan salah satu target RPJMD nasional Presiden Jokowi.
Disinggung efek langsung peningkatan level kapabilitas APIP kepada masyarakat, Yani menuturkan bahwa pengelolaan APBD akan lebih bernilai ekonomis, efektif dan efisien.
“Tidak akan ada lagi kegiatan yang dilaksanakan semaunya oleh OPD. Misalnya perjalanan dinas, tidak akan ada lagi yang dilaksanakan tanpa sesuai tupoksi.”Jelasnya
“Kendala yang kami hadapi antara lain keterbatasan jumlah auditor. Kami hanya punya sekitar 20 orang auditor, sementara yang dibutuhkan itu 60 orang. Jauh sekali dari harapan. Kemudian kami juga terkendala di SDM; jadi peningkatan kompetensi memang perlu,” tutupnya.(hms/*)
