MAMUJU,RAKYATSULBAR.COM–Dinas PU Sulbar menegaskan tidak banyak mengetahui adanya pencoretan program dan anggaran hasil pembahasan komisi di DPRD Sulbar oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov.Sulbar. Hal itu tegaskan kadis PU Sulbar Muh.Aksan dihadapan anggota komisi III DPRD Sulbar saat mengikuti rapat evaluasi pelaksanaan APBD Sulbar di tenda darurat kantor DPRD Sulbar, Selasa 02/03/21.
Meski demikian, Muh.Aksan mengakui jika sejumlah program tersebut telah dibahas di tingkat komisi sebelum ranperda APBD Sulbar disahkan ahir Desember 2020 lalu.
Sejumlah program hasil pembahasan DPRD hilang pada dinas PU Sulbar membuat komisi III marah besar, program yang hilang tersebut diantaranya : rencana pembangunan jambatan Lumi’ding Polman dengan anggaran 3,3 M, jalan di Kalumpang, Mamuju 4 Milyar, jalan di Sumare Mamuju rp 4 Milyar dan jalan di Salutambung Kabiraan Majene sekitar 4 Milyar.
“jadi seingat saya ada 3 kali pengurangan anggaran di kami oleh TAPD, pertama dikurangi 8 M, mungkin setelah pengurangan itu anggaran tersebut hilang atau terpotong.”kata Aksan.
Agar program yang hilang itu dapat kembali mendapat anggaran, kadis PU Sulbar Muh. Aksan berjanji akan berupaya mencarikan solusi dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“ini akan saya kordinasi dengan TAPD untuk mencari solusinya.”terang Aksan.
Selain menjawab soal hilangnya program dan anggaran yang ada pada dinas PU, dihadapan komisi III Aksan juga menjelaskan prihal realisasi anggaran yang ada pada dinas PU Sulbar.
“Capaian atau realisasi kita baru 1,9 M atau 6 persen. targetnya realisasi sampai bulan Maret 17 persen atau 27 M. Triwulan kedua target realisasi 30 persen atau 47 M.
Total anggaran kita 146 M, Dau rp.123 M, Dak 22 Milyar ini diluar gaji dan tunjangan.”paparnya.
Aksan menjelaskan rendahnya realisasi anggaran disebabkan oleh adanya bencana gempa bumi yang membuat sistem di ULP tidak dapat menginput data yang akan dilelang. Ia optimis dalam waktu dekat realisasi anggaran PU Sulbar akan mengalami peningkatan yang signifikan.
“karena gempa sehingga sistem tidak bisa berfungsi di ULP, ini yang membuat pelelangan menjadi terlambat. Masalah utama adalah di pelelangan pak, sudah ada sebagian yang sudah dilelang pak, kalau kita sudah kontrak maka UPnya akan cair dan otomatis realisasi anggaran kami akan meningkat.”tutupnya.(Adventorial)
