MAMUJU,RAKYATSULBAR.COM–Pasca gempa bumi berkekuatan 6,2 magnitudo, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar ) melakukan Rapat koordinasi dalam rangka sinkronisasi pendataan gedung dan fasilitas pemerintahan, fasilitas umum dan fasilitas sosial di Rujab Sekprov Sulawesi Barat. Sabtu, 30 Januari 2021.
Pertemuan itu bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi awal, bahkan, menyusun sebuah data yang basisnya sama maka dilakukan pertemuan, sehingga tidak ada perbedaan data antara data yang dimiliki kabupaten, instansi, dan provinsi.
“Karena, ini merupakan level pemerintahan yang memiliki kewenangan yang sama tapi berbeda didalam menyampaikan informasi mengenai kerugian-kerugian yang muncul,” kata Sekprov Muhammmad Idris
Idris dalam pertemuan itu juga menyampaikan, sebelum rapat evaluasi yang secara rutin diselenggarakan, terlebih dahulu telah dilakukan duduk bersama untuk mendengarkan seperti apa gambaran kerugian yang ada di sektor infrakstruktur pemerintahan agar bisa membangun atau menyusun sebuah estimasi nilai dari kerugian yang dialami.
Tujuannya adalah memiliki desain data untuk disempurnakan sampai pada waktunya.
“Dari Cipta Karya menyampaikan begitu pentingnya keberadaan kita karena sudah ada minimum atau quick Assessment yang bicara mengenai nilai kerugian sekitar Rp 780 milar diluar dari apa yang sudah terlaksana pada saat tanggap darurat. Dan ini menjadi data yang bisa mempercepat dan sekaligus mengkonfirmasi dari kemungkinan yang dilakukan oleh kementrian PU yang sifatnya quick assesment. Pointnya yaitu mengidentifikasi, jangan ada data yang belum masuk atau adanya data ganda dan harus disiplin pada sector masing-masing. sehingga begitu dikonfirmasi sudah ketahuan bahwa ini yang paling terdampak,”‘lanjut mantan Deputi LAN RI itu.
Perwakilan Kementrian PU bidang Cipta Karya juga mengatakan, untuk angka Rp 780 miliar adalah angka sementara. Karena, dalam tafsirannya belum sampai pada perhitungan RAB nya. Karena itu, membutuh waktu jangka panjang. karena, masih ada beberapa bangunan yang belum masuk didalam daftar.
“Khusus untuk infrastruktur jembatan, teman-teman di balai mengatakan dalam penanganan darurat sudah mengeluarkan hampir Rp 9 miliar. Dan itu dianggap sebagai perhitungan sementara untuk memulihkan kondisi,” jelas Idris. (*)
